kriteria nkv rumah potong hewan ruminansia

RPH ruminansia adalah singkatan dari Rumah Potong Hewan Ruminansia, yaitu fasilitas resmi untuk menyembelih hewan ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba) secara higienis, aman, dan sesuai syariat. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan daging yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan dan kesejahteraan hewan. 

Fungsi dan tujuan

• Menyediakan daging ASUH: Memastikan daging yang dihasilkan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.
• Kesejahteraan hewan: Menerapkan prosedur pemotongan yang sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan.
• Kesehatan masyarakat veteriner: Berperan penting dalam mengendalikan penyakit pada hewan ternak dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis.
• Standar halal: Memastikan proses pemotongan sesuai dengan prinsip syariat Islam. 

Prosedur dan standar operasional

• Pemeriksaan awal: Melakukan pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan sebelum dipotong.
• Penanganan hewan: Menangani hewan dengan baik mulai dari kedatangan hingga penyembelihan.
• Penyembelihan: Melakukan penyembelihan sesuai standar yang telah ditetapkan.
• Pemeriksaan pasca pemotongan: Memeriksa organ-organ hewan setelah pemotongan untuk memastikan tidak ada penyakit.
• Kebersihan dan sanitasi: Menjaga kebersihan seluruh fasilitas dan peralatan untuk mencegah kontaminasi silang. 

Contoh layanan dan fasilitas

• Kandang penampungan: Menyediakan kandang sementara untuk hewan sebelum dipotong.
• Area pemotongan: Memiliki tempat pemotongan yang memenuhi standar.
• Peralatan: Menggunakan peralatan yang tepat dan higienis untuk proses pemotongan. 

Kriteria Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk Rumah Potong Hewan (RPH) ruminansia mencakup persyaratan administrasi (izin usaha, NPWP, dll.) dan teknis, seperti bangunan yang memenuhi higiene-sanitasi dengan area kotor dan bersih yang terpisah, sarana dan prasarana yang memadai, serta adanya tenaga medis veteriner atau paramedis veteriner sebagai penanggung jawab. RPH harus menerapkan proses penanganan yang higienis dan lulus verifikasi dari petugas berwenang. 

Persyaratan administrasi

• Memiliki izin usaha yang masih berlaku (misalnya, SIUP)
• Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau akte pendirian
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Memiliki surat keterangan domisili
• Memiliki surat rekomendasi dari kabupaten atau kota
• Memiliki dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan atau Upaya Pengendalian Lingkungan)

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk rumah potong hewan (RPH) ruminansia adalah instrumen wajib yang berisi identifikasi dampak dan rencana mitigasi terhadap lingkungan akibat kegiatan pemotongan hewan. UKL-UPL ini diperlukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebelum RPH beroperasi. 

Dasar hukum

Beberapa peraturan yang menjadi acuan penyusunan UKL-UPL untuk RPH ruminansia meliputi:

• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah oleh UU Cipta Kerja dan dijabarkan dalam peraturan turunannya.
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL.
• Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging, yang mengatur standar teknis pengelolaan limbah RPH.
• Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memuat daftar usaha yang wajib menyusun UKL-UPL. 

Tahapan dan isi dokumen UKL-UPL

Penyusunan dokumen UKL-UPL melibatkan beberapa tahapan dan mencakup beberapa aspek utama: 

1. Deskripsi rencana kegiatan

• Identitas pemilik dan penanggung jawab: Informasi lengkap mengenai nama pemrakarsa (pemilik usaha), alamat, dan kontak yang bisa dihubungi.
• Tujuan dan manfaat kegiatan: Menjelaskan secara ringkas maksud dan tujuan pembangunan serta pengoperasian RPH.
• Lokasi dan tata letak: Gambar denah lokasi dan tata letak bangunan RPH, termasuk batas-batas yang jelas.
• Sarana dan prasarana: Spesifikasi sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan RPH, termasuk alat pemotongan, tempat penanganan daging, dan fasilitas pembuangan limbah.
• Proses kegiatan: Rincian alur kerja mulai dari penerimaan hewan, pemotongan, hingga penanganan produk akhir. 

2. Dampak lingkungan yang diidentifikasi

• Sumber dampak: Penyebab timbulnya dampak negatif, seperti limbah padat, limbah cair, bau, dan kebisingan akibat operasional RPH.
• Jenis dampak: Identifikasi dampak yang mungkin timbul, seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan gangguan estetika. 

3. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL)

• Pengelolaan limbah cair: Rencana pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan.
• Pengelolaan limbah padat: Metode penanganan limbah padat berupa feses, isi rumen, dan sisa tulang, seperti pengomposan, pengolahan menjadi pakan ternak, atau kerja sama dengan pihak ketiga.
• Pengendalian bau: Pemasangan filter udara atau penanaman pohon untuk mengurangi dampak bau tidak sedap.
• Pengelolaan kebersihan: Prosedur pembersihan secara berkala untuk menjaga kebersihan fasilitas RPH.
• Kesehatan dan keselamatan kerja: Penerapan standar keselamatan kerja bagi para pekerja RPH. 

4. Upaya pemantauan lingkungan (UPL)

• Pemantauan kualitas air limbah: Pengujian sampel air limbah secara berkala untuk memastikan IPAL berfungsi optimal.
• Pemantauan kualitas udara: Pengujian sampel udara di sekitar lokasi RPH untuk memastikan tidak terjadi pencemaran.
• Pemantauan kesehatan lingkungan: Pemeriksaan berkala untuk memastikan lingkungan RPH tetap bersih dan aman dari penyakit.

5. Dokumen pendukung

• Surat permohonan: Surat yang diajukan ke dinas lingkungan hidup setempat.
• Kartu Tanda Penduduk (KTP): Fotokopi KTP pemohon.
• Bukti kepemilikan lahan: Fotokopi bukti sah kepemilikan atau penggunaan lahan.
• Akte pendirian perusahaan: Jika badan usaha, diperlukan fotokopi akta pendirian.
• Nomor Induk Berusaha (NIB): Bukti pendaftaran di sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
• Surat izin usaha: Fotokopi izin usaha yang relevan. 

Setelah semua dokumen tersusun, pemrakarsa dapat mengajukan UKL-UPL ke dinas lingkungan hidup (DLH) setempat untuk dilakukan peninjauan dan persetujuan. Persetujuan ini menjadi prasyarat untuk mendapatkan izin lingkungan sebelum RPH beroperasi.