Aturan kebisingan pabrik

 Aturan kebisingan pabrik di Indonesia meliputi Batas Maksimal Kebisingan sebesar 

$55-70$

dBA tergantung zona (sesuai Kepmen LH No. 48 Tahun 1996), dan Nilai Ambang Batas (NAB) di tempat kerja, yaitu

$85$

dBA selama

$8$

jam per hari atau

$40$

jam per minggu (sesuai Permenaker No. 05 Tahun 2018). Perusahaan wajib mengendalikan kebisingan dengan menerapkan pengendalian teknis dan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) seperti pelindung pendengaran jika paparan melebihi batas, serta melakukan pengawasan kesehatan terhadap pekerja. 

Aturan utama 

• Batas Maksimal Kebisingan (Lingkungan): 
• 

  $55-70$
  dBA (tergantung zona), berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996.
• Nilai Ambang Batas (NAB) di Tempat Kerja (Pekerja):
• • 

    $85$
    dBA selama
    

    $8$
    jam kerja per hari atau
    

    $40$
    jam kerja per minggu, sesuai Permenaker No. 05 Tahun 2018.
  • Jika paparan meningkat
    

    $3$
    dBA, durasi paparan harus dikurangi setengahnya, menurut SVANTEK dan CDC. 

Kewajiban perusahaan 

• Pengendalian kebisingan: Prioritaskan pengendalian di sumbernya. Jika tidak memungkinkan, wajib menyediakan perlindungan pendengaran yang sesuai.
• Pengawasan kesehatan: Lakukan pengawasan kesehatan secara berkala, terutama jika terdapat risiko paparan kebisingan.
• Informasi dan pelatihan: Berikan informasi dan pelatihan yang memadai kepada pekerja terkait risiko kebisingan.
• Pengukuran kebisingan: Lakukan pengukuran kebisingan dengan metode yang sesuai standar, seperti SNI 7231:2009. 

Catatan tambahan 

• Aturan ini juga selaras dengan rekomendasi dari organisasi internasional seperti NIOSH dan ISO 11690-1:2017.
• Perlindungan pendengaran tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Pengendalian kebisingan di sumbernya harus menjadi prioritas utama.